Ilustrasi

Kolaka, Koransultra.com – Masyarakat Desa Ulu Lapao – Pao, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka meminta kepada Pemda Kolaka segera melakukan PAW atas diberhentikannya secara permanen H. jasrin selaku Kepala Desa.

Menurut salah seorang warga Ulu Lapao – Pao saat ditemui dipelataran DPMD Kolaka kamis ( 31/1/19) mengatakan H. Jasrin diberhentikan pada 14 september 2018 lalu karena terbukti telah melakukan korupsi.

“Diberhentikan oleh bupati karena terbukti lakukan korupsi, ” ucap warga yang enggan disebutkan namanya.

Untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah daerah segera melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), dikarenakan kondisi pemerintahan di Desa Ulu Lapao – Lapao kurang kondusif tanpa ada Kepala Desa.

Ia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap kinerja sebagian aparatur desa yang terkesan diskriminatif shingga memicu kemarahan warga.

“Terus terang masyarakat tidak merasakan sendiri peristiwa tersebut, saya mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dimana sebagian besar aparat pemerintah mendominasi seluruh kegiatan didesa dengan tidak melibatkan komponen masyarakat padahal konsepnya kan partisipatif, ” keluhnya.

Selain itu, ada juga aparat rangkap jabatan pada struktur pemerintahan desa bahkan ada yang 2 sampai 3 jabatan sekaligus, jika pemerintah daerah tidak segera melakukan proses PAW dekat ini, dikhawatirkan kondisi masyarakat di desa Ulu Lapao-pao semakin tidak terkendali dan berpotensi rawannya terjadi konflik.

Ditempat terpisah awak media menyambangi kediaman Yuswin, salah satu pemuda di Desa Ulu Lapaopao. Ia mengatakan bahwa SK Bupati Kolaka yang pada pokoknya menerangkan tentang Pemberhentian Tetap Kepala Desa Ulu Lapaopao.

Pengangkat Pejabat Kepala Desa sejak (14/9/18) sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak adanya kepastian hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari (27/8/18) lalu. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui BPMD agar segera melakukan PAW paling lambat 6 bulan sejak dikeluarkannya SK pemberhentian tersebut.

“SK Bupati Kolaka tentang pemberhentian Kepala Desa Ulu Lapaopao secara tetap itu sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yg berlaku. Kami sangat mengapresiasi Pemda Kolaka, utamanya Bupati yang benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya secara adil. Proses PAW paling lambat dibulan Maret 2019 sudah harus dilaksanakan, mengingat ketentuannya 6 bulan paling lambat setelah pemberhentian tetap. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal, jadi kita tunggu saja dalam waktu dekat ini, ” harapnya.

Sementara itu kepala seksi Perangkat Dan Administrasi Desa DPMD Kolaka, Tamsir mengatakan, jika H. Jasrin benar telah diberhentikan sebagai Kepala Desa secara Permanen sejak (14/8/18 ) lalu.

H. Jasrin diberhentikan kata Tamsir karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri atas kasus penyalahgunaan ADD pembangunan Gedung PKK yang dianggarkan pada tahun 2014 dan 2015.

“Kami hanya mengikuti Aturan, jika kepala desa yang telah terbukti Korupsi oleh pengadilan, itu harus diberhentikan secara permanen, ” jelas Tamsir.

Lanjut Tamsir, mengenai pelaksanaan PAW Kepala Desa di ULu Lapao – pao, harus dilakukan dan itu Paling lama 6 bulan.

“Kami diberi waktu 6 bulan untuk melakukan PAW sejak Surat Keputusan Pemberhentian Kepala desa dikeluarkan oleh bupati, dan kami sekarang masih tahap proses pembentukan panitia, sosialisai dimasyarakat dan proses PAW akan dilakukan,” jelas Tamsir.

Tamsir berharap agar masyarakat Desa Ulu Lapao – Pao dapat bersabar untuk dilakukan PAW Kepala Desa, dimana hal tersebut dibutuhkan proses untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Kontributor : Andi Hendra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here