Ilustrasi

Raha, Koransultra.com – Penggajian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih tarik ulur, sebab APBD Kabupaten Muna sudah diketok, juga keterbatasan alokasi anggaran untuk membiayai tenaga P3K. 

Pengangkatan P3K yang diusulkan pemerintah pusat, bahkan menolak sebagian besar kepala daerah di Indonesia. 

Bupati Muna LM Rusman Emba, mengatakan, dalam rapat terakhir di Batam, belum ada aturan yang jelas masi dalam proses, apakah P3K tersebut mengunakan APBD atau APBN sebab kondisi keuangan daerah, berat untuk membebani belanja pegawai.

“kalau tetap mengunakan APBD makan tahun ini sudah terlambat untuk mengalokasikan gaji P3K, jika menjadi keharusan tentu kita lakukan sesuai thenis,” ujar, Sabtu 09 Februari 2019.

Sementara itu Rustam Plt kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, pihaknya masi berada di ke Mempan RB rapat soal thenis pengangkatan P3K.

“Kami juga berharap gaji P3K dapat di anggaran melalui APBN, bahakan menurut Mempan RB belum ada sinyal dari kementerian keuangan terakit regulasi tersebut,” cetusnya.

Kontributor: Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here