KKBB-M Sultra Setor Data Verifikasi Eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara di Kemensos RI

Jakarta, Koransultra.com – Ketua Kerukunan Keluarga Besar Buton Maluku (KKBB-M) Sulawesi Tenggara La Ode Darmawan SH akhirnya menyambangi Kantor Kementrian Sosial (Kemensos) RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Bidang Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)dalam rangka menyerahkan data hasil verifikasi sementara eks pengungsi maluku dan maluku utara yang berdomisili di Sultra pada pekan lalu, Senin 18/03/2019.

Pertemuan tersebut Ketua KKBB-M Sultra menuturkan, “Dari pertemuan kami dengan pihak Kemensos lebih menjelaskan kepembahasan mengenai bantuan untuk eks pengungsi maluku dan maluku utara khusus yang berada di Sultra berdasarkan Putusan Mahkama Agung (MA) No. 1950/K/PDT/2016”. Ucap Darmawan melalui pesan WhatsAppnya

Kepada pihak Kemensos RI, Ketua KKBB-M Sultra juga menambahkan, “Bahwa dari 17 Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tenggara, pihaknya baru menyerahkan data pengungsi maluku dan maluku utara untuk empat wilayah saja yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan sebanyak 4871 KK yang merupakan hasil pendatan verifikasi pengurus KKBBM SULTRA”.

Lanjut Darmawan, “Masih tersisa 13 Kota dan Kabupaten yang belum dilakukan verifikasi data eks pengungsi mengenai data Kepala Kelurga (KK) jumlah eks pengungsi maluku dan maluku utara”.

Sebelumnya diketahui, dasar sebagaimana Diktum Keputusan Mahkamah Agung (Kep. MA) No.1950/K/PDT/2016 lalu, menuangkan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai penerima bantuan dana BBR (Bahan Bangunan Rumah) sebesar 18, 5 juta rupiah per-Kepala Keluarga (KK) kepada 4871 KK dari jumlah 68 ribu KK.

Saat ini, Kemensos RI telah menerima data pengungsi sebanyak 4871 KK hasil pendataan verifikasi dari pengurus KKBB-M Sultra, sekaligus memberikan petunjuk kepada KKBBM Sultra supaya melakukan verfikasi ulang dilapangan terhadap eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara secara transparan yang sampai saat ini belum terdata dan berdomisi di Sultra berdasarkan data e-KTP.

Darmawan pun membeberkan pada awak media, pada kesempatan Kemensos menyampaikan “Akan menyelesaian persoalan pengungsi Maluku dan Maluku Utara atas putusan MA dengan jumlah penerima dibawah 68 ribu KK sesuai dengan putusan Mahkama Agung No.1950/K/PDT/2016, untuk direalisasikan dan siap menjalankan putusan dana BBR”.

Data yang dihimpun wartawan Koransultra.com, bantuan untuk pengungsi Maluku dan Maluku Utara masih menunggu hasil upaya hukum atas putusan Mahkama Agung No:1950/K/PDT/2016 dan secara garis besar bantuan pengungsi terjadi pembengkakan data sebesar 68 ribu KK yang ada di Sultra sehingga harus dilakukan verifikasi ulang mengenai kebenaran data dilapangan.

Kontributor : Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here