Baubau, Koransultra.com – Tidak terima Putusan Pengadilan Negeri (PN) Baubau Kelas 1B atas vonis 4 bulan kepada terdakwa Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Mei 2019 lalu yang menyebabkan korban (DK 19 tahun) meninggal dunia. Orang Tua (ortu) korban melalui kuasa hukumnya Muhammad Agussalim IS SH SPd MH CIL, tempuh bermacam upaya, salah satunya surat Klarifikasi tertulis kepada PN Baubau cq. Hakim yang mengadili perkara.

Alhasil balasan surat tersebut, PN Baubau menerima upaya hukum banding atas perkara No 83/Pid.Sus/2019/PN Bau (26/08/2019). Dibuktikan pengajuan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tidak memakan waktu lama, PN Baubau langsung mengirim berkas itu ke Pengadilan Tinggi Sultra pada 29/08/2019 lalu.

“Kita sudah terima surat balasan dari PN Baubau terkait informasi upaya hukum banding oleh JPU Kejaksaan Negeri Baubau,” Tutur Agus kepada wartawan (6/9).

“Ini kan sudah ada upaya banding dari JPU, maka putusan pengadilan tingkat pertama itu belum berkekuatan hukum tetap, karena akan diperiksa kembali dalam pengadilan tingkat banding,” Tambahnya.

Putusan pengadilan tingkat pertama menjadi mentah dan bisa ditetapkan lain oleh pengadilan tingkat banding.

Menurut Agus, dalam proses pengajuan upaya hukum ini tujuannya agar ketepatan dalam menentukan tuntutan dan vonis terdakwa, yakni 4 bulan dari maksimal 6 tahun.

“Korbannya kan meninggal, jadi bukan hanya sekadar hitung-hitungan, karena dengan adanya surat perdamaian tersebut sampai-sampai JPU yang tentukan berat ringannya hukuman,” Tegasnya.

Dijelaskan Kuasa hukum ortu korban, bahwa UU No 22/2009 tentang LLAJ terang tertulis, yaitu ada kewajiban tersangka untuk membayar uang pemakaman, namun kemudian dalam perkara ini kewajiban tersebut didesain menjadi surat perdamaian. Hal itu, Orang tua dan keluarga korban pun tidak mengetahui kalau surat perjanjian perdamain tersebut bukan semata-mata pemberian bantuan tapi surat tersebut dapat meringankan bahkan sangat meringkan pidana penjara, Kata Agus.

Keluarga korban melalui kuasa hukumnya, berharap perkara ini ada sisi keilmuan yang bisa dijadikan pelajaran. Utamanya aparatur penegak hukum lebih respon dan aktif memberikan pemahaman hukum bagi pihak yang berperkara,

“Haruslah lebih dimengerti, pihak yang berperkara tidak semua psikologis dan pengetahuannya bisa mampu menyaring setiap langkah hukum. Sehingga, setiap penegak hukum dapat lebih pro aktif setiap mengayomi masyarakat,” Tandasnya.

KONTRIBUTOR : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here