Hardi, S.H Penasehat Hukum Terlapor saudara Muh. Sadli Saleh seorang Wartawan yang dikasuskan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Baubau, Koransultra.com – Dikritik soal pembangunan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), wartawan Muh. Sadli Saleh (Sadli) berujung nahas. Pasalnya, isi pemberitaan nya dianggap telah mencoreng nama baik instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buteng.

Tak terima ditilang dengan pemberitaan Sadli. Bupati Buteng Samahudin S.E, memerintahkan Kabag Hukum Setda Buteng, Akhmad Sabir, S.H. alias La Bongkara dan dua orang lainnya, agar melaporkan pemberitaan yang dibuat oleh Sadli tersebut ke pihak kepolisian.

Diketahui, Selain berprofesi Wartawan dengan wilayah kerja (Wilker) Buteng ini, Sadli juga adalah warga masyarakat Buteng.

Berawal, refleksi seorang naluri wartawan nya pun memuncak. Kala itu, Sadli bimbang dengan kondisi pembangunan didaerahnya. Tak lama muncullah sebuah tulisan berjudul “Abrakadabra Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” yang dimuatnya melalui Liputanpersada.com pada Rabu 10 Juli 2019 lalu.

Sepenggal dari tulisan Sadli, itu terkait penataan Simpang Lima Labungkari, dimana diduga tidak sesuai prosedur, sebab hasil yang terlihat dilapangan, hanya membentuk Simpang Empat.

Singkat kisahnya, Sadli pun dipanggil untuk menjalani tahapan BAP. Alhasil, pihak penyidik Satuan Reskrim Polres Baubau menetapkan Moh. Sodli Saleh alias M. Sadli Saleh Bin H. Saleh sebagai tersangka. Jeratan pasalnya antara lain, pasal 45 A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2, kedua, atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Resume itu, bila disandingkan dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Dewan Pers, tertuang bahwa pihak yang berselisih, bersengketa, dan atau mengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke pihak polisi maupun proses perdata.

Muh. Sadli Saleh (Sadli) yang berprofesi Wartawan di dakwa UU ITE oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Disayangkan, kasus Sadli ini tidak melewati tahapan tersebut. Selanjutnya, merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MA) Nomor 31/PUU-XIII/2015 tahun 2015 tentang Yudisial Review pasal 319, disebutkan bahwa penghinaan terhadap pejabat negara dihapus, maka kedudukan pejabat negara setara dengan masyarakat, dimana pasal tentang penghinaan pejabat negara adalah delik aduan.

Dengan demikian, apabila ada pejabat negara merasa dihina harus melaporkan sendiri secara pribadi atau dikuasakan kepada penasehat hukumnya, tentunya dengan biaya pribadi.

Terkait perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Benny Utama, S.H., menyampaikan, kalau pihaknya berpatokan pada keterangan dari para ahli, yakni ahli ITE, ahli bahasa, Jamaluddin, dan keterangan ahli dari Dewan Pers, atas nama Winarto, yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik.

“Saya tidak merujuk pada keputusan MK ini. Terus terang saya belum mengetahui terkait keputusan MK tersebut,” Tuturnya.

“Berdasarkan keterangan ahli dari Dewan pers. Saat kejadian, Sadli tidak terdaftar sebagai wartawan dan medianya pun tidak terdaftar. Sesuai dengan yang ada di BAP,” Papar JPU kepada wartawan, Kamis (06/02).

Sementara keterangan Penasehat Hukum Sadli, Hardi S.H, bahwa dirinya menilai pelaporan Sadli dinilai tidak memenuhi legal standing, sebab masih mengenakan kapasitas sebagai pejabat Negara.

Dalam perkara ini, Kata Hardi SH, kalau ini merupakan sengketa pers, seharusnya ada hak jawab. Sedangkan apabila delik aduan, tidak bisa menggunakan jabatannya atau tidak bisa menggunakan fasilitas (uang) negara untuk melaporkan.

“Artinya harus melapor sendiri atau melalui PH, bukan melalui Kabag Hukum,” Pungkasnya.

Kontributor : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here