Unaaha, Koransultra.Com – Ketua DPP Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) Sultra, Muh.Hajar, meminta aparat penegak hukum segera memproses HP (Direktur CV Handayani) dalam dugaan korupsi pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan Konawe tahun anggaran 2010.

Dalam konfrensi pers, Hajar mengatakan pihaknya juga sudah melaporkan kasus itu pada anggal 10 Februari 2020 di Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI. Mereka minta tiga institusi itu mempertanyakan ke Polda Sultra maupun Kejati Sultra terkait bagaimana penanganan kasus tersebut.

Menurut Hajar, HP seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama atas perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan bersama kedua rekannya, yakni AK dan TL yang mana sejak kasus tersebut diproses pada tahun 2013 lalu kedua rekan HP, telah menjalani masa kurungan dan kini telah bebas akan tetapi HP, sendiri masih melenggang bebas.

“Ada ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan hukum pada kasus tersebut.”Katanya.

Dalam hal pelaporan terkait kasus tersebut dirinya meminta pendampingan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). “Kita juga masukkan laporan di DPP Gerindra terkait adanya kadernya yang berstatus tersangka”.Ungkapnya.

Dalam Pengadaan sarana TIK Dinas Pendidikan Konawe tahun 2010 itu, Muh.Hajar, mengatakan kedudukan HP selaku Direktur CV Handayani mempunyai peran memberikan kuasa ke AK untuk menandatangani kontrak kerjasama surat perintah kerja dan memberikan cek tunai ke AK. Dalam kasus tersebut pasal yang disangkakan penyidik, ketiganya melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 22 ayat 1 ke (1).

Dirinya menyebutkan dari data yang diperoleh diketahui anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Dinas Pendidikan Konawe tahun 2010 itu menelan biaya Rp 810 juta.proyek itu lanjutnya, tidak selesai sepenuhnya. Dari audit BPKP Sultra, kerugian negara mencapai Rp 379 juta.

“Kita minta aparat penegak hukum memproses HP sebagai bentuk keadilan hukum. Kita beri waktu dua minggu. Jika tak ada respon, kita akan masukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tutupnya.

Sementara itu Hermansyah Pagala saat dikonfirmasi terkait pernyataan ketua DPP HMTI Konawe tidak banyak komentar,dirinya hanya menyampaikan pengecualian dirinya tersebut telah dijawab oleh pihak humas polda bahwa tidak cukup bukti atas keterlibatannya.

“Jadi saya tidak perlu banyak komentar.” jawabnya tegas.

Kontributor: Nasruddin

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here