Raha, Koransultra.com – Masyarakat Pencinta Rajiun (MPR) melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Kabupaten Muna, muncul berbagai tanggapan.
Langkah tersebut disoalkan oleh Sirajuddin Haq Direktur Rusman Emba Center, Kamis, 09 April 2020. Gerakan tersebut dianggap momen berkedok misi kemanusiaan. MPR perkumpulan orang orang yang mendukung Rajiun dan bersifat temporer untuk kepentingan pilkada Muna, lakukan pasti politisasi.
“Untuk MPR lebih baik mendaftarkan diri untuk menjadi relawan dan bergabung dalam kerja kerja satuan gugus tugas supaya lebih terkodinir dan tidak membawa atribut politik,” ujar.
Pihaknya, kelompok besar barisan loyalis Rusam Emba (RE) bisa saja melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dalam rangka pencegahan bahaya Covid-19.
“Kami sadar, tidak ingin melakukan kegiatan bernuansa politis apalagi ini adalah musibah bagi bangsa kita terutama daerah kita tercinta jadi kami harap MPR berbenah pola pikir dalam menyikapi bahaya covid serahkan lah kepada Pemda Muna jangan membawa label nama bakal calon bupati,” cetusnya.
Menyebut, Indonesia dalam situasi darurat corona dan tidak ada salahnya Bupati Muna mengeluarkan instruksi sebuah surat yang dilayangkan semua pemerintah Kecamatan dan desa agar semua ormas lembaga lembaga lain atau kelompok kumunitas yang terlahir karena dadakan.
Perlu diketahui, LM Rajiun Tunda sebagai Bupati Mubar yang merupakan bakal colan Bupati di Muna. Apa lagi menjelang pilkada serentak salahsatunya di Muna.
“Nuansa pencitraan, melakukan penyemprotan dan membagi masker. Rajiun sekalipun tentu paham yang pernah menjadi kasat pol PP Prov Sultra,” bebernya.
Hasrul Lina selaku koordinator MPR menyikapi, tidak ada mempolitisasi apapun bentuknya murni panggilan nurani.
“Banyak pihak yang tidak senang karena terganggu soal nama kelompok, persatuan yaitu MPR akan tetapi perlu di ingat bahwa MPR itu adalah gabungan orang per orang menjadi satu kesatuan,” ujar diwaktu berbeda.
Kalau ada pihak yang mengatakan kegiatan politik maka sungguh orang itu buta hati,” ini tentang kemanusiaan dari kelompok masyarakat manapun sah sah saja,” akuhnya.
Hasrul menyikapi soal surat edaran Bupati Muna, tentu mengherankan,” sungguh aneh dia terlalu baper dan terkesan panik seharusnya melihat asas manfaat bukan soal atribut,” tutupnya.
Kontributor: Bensar Sulawesi
