La Ode Farhan (Ketua Eksekutif Wilayah LMND SUL-TRA)

Sultra, Koransultra.com – Press release Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Tenggara (EW LMND Sultra), La Ode Farhan, soalkan penularan Covid-19 di Sultra belum terpampang tanda-tanda mereda.

Menurutnya, usai diumumkan nya pasien pertama terpapar positif Covid-19 di Sultra Maret 2020 lalu, malah kasusnya bertambah hingga mencapai 16 pasien positif.

Kata dia, Ini catatan penting Tim gugus tugas Covid-19 Provinsi Sultra, untuk terus berupaya dan mencegah agar tidak bertumbuh lebih pasien dari bayang-bayang virus Corona.

Farhan juga menyampaikan, agar Pemerintah Provinsi sesegera mungkin disiapkan nya segala kebutuhan untuk melawan Covid-19 ini. Pasalnya, begitu banyak daerah masih berkeluh atas kurang memadainya fasilitas penanganan kasus Covid-19.

“Berbanding terbalik dengan sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra yang kami anggap lamban menangani kasus Covid-19 di Bumi Anoa,” Ucapnya diselimuti rasa cemas.

Lebih jelas lanjut dia, “Bagaimana tidak, semua elemen berada dibawah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda),” Katanya.

Dalam hal ini Pemerintah memberikan ruang kepada tim TAPD melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran semenjak aturan terkait diterbitkan pada 2 April lalu.

EW Sultra lanjut menuturkan, bermula dari itu, hadir dana tak terduga sebesar Rp 23 Milyar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, dengan pencairan awal Rp 3 Milyar kepada Dinkes Sultra, salah satunya untuk kebutuhan sebagai leading sektor penangan virus corona.

Lebih jauh dituturkannya lagi, Kemudian mengikut tambahan anggaran, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemprov Sultra dengan DPRD Provinsi, bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 300 miliar.

“Dana memadai dengan jumlah besar ini, kami pandang jika pengelolaannya maksimal, mulai jumlah pasien ataupun tebaran Covid-19 akan menurun penyebaran nya,” Imbuhnya.

Hal yang sama, publik bertanya-tanya, progres alokasi dan realisasi kucuran dana-dana itu.

Ketua LMND Sultra turut menegaskan, kemungkinan terjadi Kepala Dinkes Sultra diambang gagal mengemban amanah, dan boleh jadi akan ada ketimpangan penanganan Covid-19 di Beberapa daerah Kota dan Kabupaten.

Farhan mencontohkan, seperti bayi kategori PDP di Buton Tengah meninggal diduga tidak mendapat penanganan insentif akibat minim fasilitas kesehatan atau Alat Pelindung Diri (APD).

Demi terpenuhi nya kepastian keselamatan kesehatan masyarakat Sultra, LMND dalam rilisnya nyatakan sikap, sebagai berikut;

Pertama – Meminta Pihak berwenang memeriksa Plt. Kepala Dinkes Provinsi Sultra ketidakjelasan pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 sebanyak Rp 23 Milyar sampai saat ini.

Kedua – Meminta Gubernur Sultra mencopot Plt. Kepala Dinkes Provinsi Sultra yang kami nilai lamban dalam melalukan percepatan penanggulangan Covid-19.

Ketiga – Meminta kepada Gubernur Sultra agar mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Sultra.

Keempat – Meminta dengan tegas kepada Gubernur Sultra untuk memperbanyak penyediaan APD, Masker, Cairan desinfektan dan alat standar kesehatan lainnya agar paramedis serta masyarakat dapat terjamin keselamatan kesehatannya.

Kelima – Meminta dengan tegas kepada Gubernur Sultra untuk memberikan tunjangan kepada tenaga medis dan Rumah Sakit yang menangani kasus Covid-19.

Kontributor : Atul Wolio

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here