Baubau, Koransultra.com – Ketua EK LMND Baubau Jasmin, duga bakal terjadi penyimpangan pada Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 hasil pergeseran anggaran APBD Kota Baubau sebesar Rp 33,9 miliar.
Pasalnya, Kata Jasmin, belum adanya transparansi terkait prioritas kebutuhan yang sifatnya urgen dan mendesak soal anggaran tersebut.
“Patut ada Perwali supaya memperjelas penggunaan anggaran itu untuk apa saja,” Ungkapnya.
Sempat Ketua LMND konfirmasi kepada Ketua DPRD Kota Baubau, H Zahari SE, (12/04) dan informasi yang berhasil didapatnya, yaitu telah ditandatanganinya kesepakatan pergeseran anggaran antara DPRD dan Pemkot Baubau sebesar Rp 33,9 miliar pada 01 april 2020 lalu.
Rp 33,9 miliar itu bersumber dari DAU APBD dan dana dari perjalanan Dinas, dengan pembagian Rp 23,9 miliar untuk penangganan Covid-19 kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Baubau, dan Sekretariat Gugus Tugas.
Selebihnya, Rp 10 miliar terbagi atas Rp 7,6 miliar untuk pelunasan Utang Pemda pada BPJS dan Rp 2,3 Miliar dipersiapkan sebagai biaya tak terduga.
“Sampai saat ini manfaat dana itu belum juga dirasakan masyarakat, sementara dampak situasi covid-19 sudah sangat besar dirasakan,” Bebernya.
Menurut Ketua LMND Baubau, ketidaktransparan Pemkot Baubau seolah sedang memanfaatkan momen Dana Penanganan Covid-19 untuk melunasi utang pemkot ke BPJS.
“Ini mirisnya jika tidak transparan, masyarakat jadi tidak tau kemana arah dana penanganan Covid-19 itu,” Keluhnya.
Jasmin juga mengecam, bahwa Pemkot sudah diluar jalur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
“Takutnya penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) salah dimaknai Pemkot,” Tandasnya.
Kontributor : Atul Wolio
