Kolaka, KoranSultra.com – Proyek Belt Conveyor PT. Antam UPBN Sultra di Kelurahan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dipertanyakan. Pasalnya, pengadaan Belt Conveyor perusahaan aneka tambang tersebut dinilai akal-akalan semata, sehingga dapat menyerap anggaran besar.
Protes pengadaan Belt Conveyor tersebut dilontarkan oleh Gerakan Pembebasan Rakyat Indonesia (GPRI) Kolaka melalui demonstrasi di halaman kantor DPRD Kolaka, Kamis, 2 Juli 2020.
GPRI menilai, proyek PT Antam UPBN Sultra yang menelan anggaran hingga 13,5 juta US Dollar atau Rp12,61 triliun, semata-mata hanya akal-akalan saja. Sebab, Belt Conveyor tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Proyek Belt Conveyor yang dilakukan oleh PT. Antam hanya akal-akalan saja,” teriak Andi Buswan, Koordinator aksi, dalam orasi yang digelar di depan halaman kantor DPRD Kolaka.
Selain memprotes proyek Belt Conveyor, GPRI juga mempertanyakan CSR PT. Antam yang katanya sudah mencapai 52 tahun beroperasi di Sultra hingga saat ini masih tidak transparan dalam pengelolaannya.
“Kami katakan PT. Antam tidak kooperansif bahkan tidak transparansi dalam mengelola hasil pendapatan setiap tahunnya,” ujarnya.
Sebagai aksi protes, GPRI membakar ban serta menyebar selembaran kertas bertuliskan tuntutan.
Untuk itu, GPRI mendesak DPRD Kolaka agar menghadirkan petinggi PT. Antam.
Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) Muhardin Tasruddin mengatakan, jika pimpinan legislatif tidak berada di kantor DPRD.
“Ketua DPRD Kolaka sebenarnya bersedia menemui aksi unjuk rasa, hanya saja bertepatan hari ini masih ada agenda diluar anggota DPRD Kolaka, tadi di komunikasikan katanya nanti tanggal 10/7/2020 baru bisa. Sebab ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelum ini,” ujar Sekwan.
Para pendemo berjanji bakal selalu melakukan aksi jika tuntutan tersebut tidak diindahkan.
Kontributor: A. Jamal
