TIRAWUTA, KORAN SULTRA– Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), memastikan bahwa mayoritas pengelola lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau dikenal sebagai operator lokal TV kabel di Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara, ternyata tidak mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran, alias illegal.
”Semuanya kita nyatakan sebagai operator gelap, karena satupun belum ada yang mengantoni izin” kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sultra, Hasdiana, Senin (8/5) di Koltim.
Menurut Hasdiana, keberadaan operator lokal TV kabel di daerah ini, sesungguhnya memberi nilai positif untuk melayani masyarakat akan kebutuhan media informasi dan hiburan terutama di daerah yang tidak bisa dijangkau siaran TV tanpa parabola.
Tapi, bagaimanapun, pengelola TV kabel ini kata dia, tidak boleh menjalankan usaha seenaknya karena merugikan lembaga penyiaran berlangganan lain yang telah bersusah payah mengurus izin dengan investasi yang tidak sedikit.
“Untuk itu kami bakal menarik peralatan penyiaran TV Kabel mereka. Utamanya yang beroperasi di Kolaka Timur yang masih berstatus ilegal,” ujarnya.
Kata Hasdiana, setidaknya ada 15 pengusaha tv kabel di koltim yang belum memiliki izin. Sementara 8 TV kabel yg tergabung dalam satu konsorsium di PT Media Edukasi vision kata dia, sementara dalam proses izin.
“Sedangkan selebihnya sama sekali belum memasukkan proposal studi kelayakan di KPID , untuk sebagai syarat awal dalam pengurusan izin,” bebernya.
Sebenarnya kata dia, pihak KPID telah memberikan kebijakan waktu terhadap pengusaha TV kabel.
“Sebelumnnya kami telah berikan kebijakan waktu selama satu tahun, untuk mengurus legalitas, namun hingga saat ini tak satupun pengusaha TV kabel di koltim yang mengurus izin,” katanya.
Untuk itu, pihaknya bakal menindak para pengusaha TV Kabel ilegal di Koltim.
“Nanti juga kami akan diskusikan dengan Balai Monitoring (BALMON) dan langsung turun lapangan yang selanjutnya menyita alat usaha TV kabel tersebut,” tegasnya.
