Kabag Humas Pemkab Muna Tepis Isu “Mafia APBD”

KABAG HUMAS PEMKAB MUNA, AMIRUDDIN AKO, S.Pd. MSi (Kiri)

KABAG HUMAS PEMKAB MUNA, AMIRUDDIN AKO, S.Pd. MSi (Kiri)

Raha, Koran Sultra – Isu dugaan adanya “Mafia Anggaran” dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Kabupaten Muna berhembus cukup kencang. Jika isu yang tengah bergulir bak bola panas ini dibiarkan berlarut – larut, tak menutup kemungkinan Kepemimpinan Rusman Emba selaku Bupati Muna yang kini tengah menggenjot laju pembangunan didaerah ini bisa berdampak buruk.

Menanggapi hal itu, Bupati Muna LM Rusman Emba melalui Kabag Humas dan Protokolernya, Amiruddin Ako menepis keras isu yang tengah menghangat ini.

Dikatakannya, isu mafia APBD tersebut diindikasikan sengaja di gembar gemborkan oleh sejumlah oknum untuk menciptakan kekisruhan dalam tatanan birokrasi Pemda Muna, jelasnya pada awak media, Kamis 08/02.

Menurutnya langkah yang kini diambil oleh Pemerintah Daerah justru untuk memanage alokasi anggaran yang ada semaksimal mungkin sehingga tepat sasaran, ” Dugaan mafia APBD tidak ada. Yang terjadi adalah bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan,” Ujar mantan aktivis UHO ini.

Lanjutnya, sejumlah dokumen kegiatan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sengaja dipangkas. Agar anggaran yang dikucurkan oleh Pemda Muna sejatinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kebijakan yang diambil pemerintah daerah adalah memangkas anggaran anggaran yang sekiranya tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Memaksimalkan APBD yang ada untuk mempercepat pembangunan adalah target utama pemerintah daerah saat ini,” Tutur Amiruddin Ako.

Selain itu, tambahnya. Pemda Muna berharap, dengan adanya pemangkasan tersebut untuk pembangunan infrastruktur dengan harapan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai.

“Pemerintah daerah memandang APBD sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan demikian APBD harus betul-betul memberi kemaslahatan bagi masyarakat dalam bentuk perbaikan kualitas fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dan mendorong peningkatan pendapatan daerah,” imbuhnya.

KONTRIBUTOR : BENSAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *