Penetapan APBD Konawe Batal, Tujuh Fraksi DPRD Absen saat Paripurna

Unaaha, Koransultra.com – Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tahun 2019 gagal dilaksanakan. Pasalnya, saat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe tujuh fraksi DPRD enggan menghadiri atau Absen.

Akibatnya, rapat sakral legislatif dan eksekutif yang rencananya digelar Senin (31/12/2018) malam lalu itu, gagal dilaksanakan. Dikarenakan legislatif yang hadir hanya seperempat dari anggota DPRD sehingga dianggap titak korum untuk dilaksanakan paripurna.

Alasan tujuh fraksi DPRD tidak hadir di paripurna tersebut dikarenakan dalam rapat paripurna itu pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe tidak melampirkan dokumen APBD 2019 yang bakal ditetapkan.

“Lampiran dokumen APBD 2019 yang akan ditetapkan tidak ikut disertakan oleh TAPD. Padahal itu wajib dilampirkan satu minggu sebelum penetapan dilaksanakan,” ujar Irawati, saat menggelar konfrensi pers di ruangan Wakil Ketua I DPRD Konawe, Rabu (02/12/2018).

TPAD justru hanya melapirkan ringkasan APBD 2019. Sehingga DPRD menilai jika APBD Konawe belum bisa tetapkan. ”DPRD tidak mengetahui apa isi Dokumen APBD 2019. Sebab, TPAD melampirkan berkas secara gelondongan,” jelasnya.

Lebih lanjut fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, jika pihak TAPD hingga saat ini jiga belum menindak lanjuti hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Ada beberapa poin yang Pemprov larang untuk dilaksanakan. Pemprov juga minta agar TAPD dan DPRD Konawe untuk melakukan perbaikan sesuai dengan interpal waktu yang ditentukan, yakni 31 Desember 2018. Namun hingga saat ini belum juga ada hasil perbaikan,” katanya.

Berdasarkan penolakan penetapan APBD 2019, tujuh praksi itu berencana bakal konsultasi dengan Pemprov Sultra. ”Kami bakal konsultasi apa alasan TAPD tidak melampirkan dokumen APBD tahun 2019. “Kami hanya menyampaikan bantahan soal gagalnya penetapan APBD tahun 2019,” ketusnya.

Tujuh fraksi yang menolak penetapan APBD Kabupaten Konawe tahun 2019 yaitu fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Golongan karya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Nasional Demokrat, serta fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Raperda APBD Kabupaten Konawe tahun 2019 batal ditetapkan menjadi Perda. Sebab, dari 30 legislatif Konawe, hanya ada sembilan anggota yang hadir. 21 diantaranya memilih untuk tidak hadir.

Kontributor : Dekri

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here