Pengumuman Hasil CPNS Busel Janggal, DPRD Bakal Laporkan ke Polisi

Busel, Koransultra.com – Pengumuman hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Buton Selatan (Busel), dinilai janggal. Hal itu diungkapkan pejabat pelaksana BKD Busel, Firman diruang rapat DPRD Busel, beberapa waktu lalu.

Firman mengatakan, dalam pengumuman CPNS di Busel tidak menyertakan rincian nilai serta pengumuman melewati jangka empat hari dibandingkan dengan daerah lain.

“Kalau saya melihat ini ada kejanggalan,” ujarnya.

Menurut dia, pada umumnya pengumuman CPNS didaerah  berbeda-beda. Hal tersebut Berdasarkan surat kepala badan kepegawaian Negara (BKN) tanggal 29 Desember 2018 yang telah dirilis diseluruh indonesia tentang pengumuman.

Pengumuman Hasil CPNS Busel Janggal, DPRD Bakal Laporkan ke Polisi

“Sementara di Busel terbit pada hari kamis yang lalu,” bebernya.

Firman juga membantah terkait  pernyataannya soal ibu hamil yang bermalas-malasan dikolom komentar pribadinya melalui Media Sosial (Medsos).

“Itu bukan pernyataan resmi dari saya. Kemudian pengumuman yg beredar itu yang ada tanda tangan skennya Bupati itu juga bukan pengumuman resmi,” tegasnya.

Kejadian tersebut kata dia, berawal dari surat kepala daerah yg ditujukan Kepada Bupati Busel tentang penyampaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di pemerintah Busel pada Kamis malam dan Jum’at. Dokumen tersebut lanjut dia, ada yang berjumlah 700 sampai 900 lembar lebih. Sementara, inisiatif untuk mengambil hasil yang terdaftar, berada pada opsi yang bakal ditempel pada papan pengumuman.

“Adminya telah membuat draft pengumuman hasil,” katanya.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua DPRD Busel, La Usman, rencananya bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

“Kami akan membuat laporan yang ditujukan kepada Kapolres Buton, dengan tembusan ke DPR-RI melalui komisi II Pusat, Kapolri, BKN, Gubernur, DPRD Busel serta Bupati Busel,” katanya.

Semua peserta rapat telah sepakat untuk menempuh jalur hukum. DPRD Busel juga telah menentukan sikap dan tidak akan tinggal diam untuk menanggapi aspirasi ini serta mengawal sampai kasus tersebut  tuntas.

“Saat rapat pertama pada tanggal 7 Januari 2019, pihaknya telah menandatangani undangan rapat dengan menyertakan semua berkas baik dari BKD maupun dari pihak calon CPNS yg mengajukan keberatan,” ungkapnya.

Menurutnya kasus tersebut merupakan kejahatan Sistematis dan terstuktur. Rencananya kata dia, Tanggal 9 Januari 2019 DPRD Busel bersama sama dengan BKD akan berangkat ke BKN pusat dengan membawa data data pembanding dari peserta CPNS.

“Jadi ada dua proses hukum yang berjalan yaitu proses hukum dari pihak kepolisian dan proses hukum dari BKN pusat,” katanya.

“Kami juga sudah dihubungi Via telpon oleh pelaksana tugas BKD, bahwa Firman tetap tidak bisa hadir,” tambahnya.

Kontributor : Aji Saputra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here