Raha,Koransultra.com – Kembali mencuap polemik pernyataan modal Rp2 miliar di Perusahan Air Minum (PDAM), ditolak oleh komisi II DPRD Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Padahal air bersih sebagai kebutuhan pokok manusia dan bahkan 2 ribu masyarakat kota baik desa sudah mengajukan persyaratan di PDAM untuk mendapatkan air bersih.

Ketua komisi II Samuri, mengatakan,
penolakan terhadap modal pinjaman Rp2 miliar alasanya PDAM telah masuk anggaran Rp10 dari dana pinjaman dalam APBD 2019 melalui di Dinas Pekerja Umum.

“Jadi pernyataan modal Rp2 miliar rujukanya tidak sesuai aturan,” ujar Sabtu 02 Januari 2019.

Pihaknya, anggaran pernyataan modal dikembali ke Pemda Muna. Sementara pada rapat komisi terkait anggaran tersebut, paripurna dua tentu dihadiri oleh Bupati

Menyebut, Pemda tidak bersikeras, sesungguhnya kalau apa yang menjadi kepentingan rakyat kami sangat mendukung.

“Jadi anggaran tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah dan merekalah yang mengatur. Pembahasan di DPRD kami hanya menyetujui, kalau sesuai mekanisme,” beber.

Muh.Nurhayar Fariki SH Direktur PDAM mengatakan, pernyataan modal jangan dikaitkan dengan dana pinjaman Rp10 miliar tak ada hubungannya dan. Apa rujukanya dan tunjukan saya sehingga pernyataan modal dibatalkan.

“Padahal jelas peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2016 tentang pernyataan modal daerah kepada PDAM dan itu kewajiban Pemda, kan aneh kalau DPRD telah mengeluarkan perda lalu menolak,” cutus, Sabtu 02 Januari 2019.

Menyebut, Apa lagi pernyataan anggota DPRD Irwan dari komisi I bahawa Dirut PDAM tidak bisa memberi penjelasan terkait pernyataan modal.

“Kenapa saya tidak dimintai untuk memberikan penjelasa, mala undangan saya di DPR terkait rapat gabungan komisi, bahakan sempat disingung pernyataan modal tetapi saya tidak diberikan ruang,” pintanya.

Kemudian, padahal sosialisasi program pernyataan modal tersebut, dilaksanakan di Jakarta salasatu undanganya Bupati, Ketua DPR termaksud PDAM sendiri.

Menjelaskan, program tersebut tidak mengunakan uang Pemda secara penuh tetapi hanya meminjam nantinya akan digantikan oleh Pemerintah pusat secara utuh dalam bentuk dana hibah

“Kita diberikan ruang oleh pemerintah pusat, dan kenapa saya mengusulkan, sebab ada Perda pernyataan modal dari Pemda,” akuhnya.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here