Divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Aksar

Muna, Koransultra.com – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menghentikan dugaan pelanggaran pemilu salah seorang Calon legislatif (Caleg) Muna asal Partai Bulan Bintang (PBB) yang terindikasi melalukan Money Politic terhadap nelayan, Kamis (28/3/2019).

Dasar putusan Bawaslu tak melanjutkan kasus ini lantaran tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil.

Caleg asal dapil VI yang diindikasi melakukan Money Politic tak terbukti melanggar Pasal 523 ayat 1 Junto Pasal 80 ayat 1 huruf D. Saat dikaitkan dengan fakta keterangan saksi pelapor dan bukti-bukti secara hukum dianggap lemah.

“Hasil diskusi, telaah yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Muna dan juga ada unsur Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam memberikan pandangannya menilai bahwa kasus ini secara formil belum terpenuhi,” kata Divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Aksar saat ditemui Koransultra.com.

Sebelumnya, pihak Bawaslu Muna melakukan pemeriksaan terhadap Caleg Kabupaten Muna asal PBB La Samuri.

La Samuri diperiksa Bawaslu setelah mendapat laporan dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muna Kamarudin Tamzibar, atas dugaan Money Politic terhadap nelayan di Desa Wabahara kecamatan Duruka.

Lanjut Aksar menerangkan saat ini pihak Bawaslu Muna telah memetakan potensi pelanggaran saat masa kampanye dan masa tenang.

”Kalau bicara potensi ada dugaan money politik,” terangnya.

Lebih lanjut Aksar mengatakan hingga saat ini belum ada temuan. Baik itu dari tingkat PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan).

”Sejauh ini baru sebatas laporan dugaan pelanggaran saja,” katanya.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here