Ilustrasi

Lasusua, Koransultra.com – Dalam setiap akhir tahun masa kegiatan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), harus melaporkan setiap kegiatan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan kerugian sejak dini.

Namun berbeda dengan Bumdes yang ada di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dimana, masih banyak Desa yang belum menyetor LPJ Bumdes.

“Hasil konfirmasi terakhir, dari 127 Desa di Kolut, tidak sampai 15 Desa yang laporkan LPJ Bumdes dari tahun 2016/2018. Kami juga sudah konfirmasi kepada teman-teman pendamping Desa agar mendampingi Desa dan bumdes dalam rangka penyusunan laporan keuangannya,” kata Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (P3MD-PID) Kolut, Supli Af,
Beberapa waktu lalu.

Terkait laporan Bumdes, kata Supli seharusnya Desa melakukan Musyawarah tutup buku dan evaluasi. Apabila Bumdes tidak melakukan hal tersebut, Kades memiliki kewenangan untuk tidak memberikan modal penyertaan di tahun berikutnya.

“Meskipun Bumdes punya usaha berjalan namun tidak melakukan mekanismenya, ini akan menjadi pertimbangan Kades untuk dibawa ke Musdes terkait pengganggaran desa,” ungkap Supli.

“Pembahasan bisa dilakukan, bahwa Bumdes ini belum melaporkan LPJnya secara lisan atau tertulis. Kemudian diserahkan ke warga. Kalau warga menganggap perlu bahwa itu harus diagendakan,” tambahnya.

Menurut Supli, dalam hal pengelolaan, Bumdes masih memiliki banyak kekurangan. Seperti contohnya ada beberapa Bumdes yang belum memiliki buku rekening. Selain itu, SDM para pengelolah Bumdes dinilai masih minim terkait penyusunan pelaporan keuangan.

“Ini juga kendala, karena masih banyak warga yang belum paham keberadaannya bumdes. Apa subtansinya dan tujuannya,” ujar Supli.

Supli juga menilai masih kurangnya preasure dari Kades sendiri terkait keberadaan Bumdes di wilayahnya. Padahal peran Kades sangat dibutuhkan dalam perkembangan Bumdes itu sendiri.

“Ada sih pengelolah Bumdes yang sudah ikut pelatihan, tapi tidak didukung lagi dari Kades,” kata Supli.

Kendati demikian, ada beberapa Desa yang telah memiliki langkah teknis dengan mengundang Pendamping Desa untuk melaksanakan musyawarah Bumdes.

“Tapi sekali lagi tidak boleh juga hanya dari pendamping Desa yang menginisiasi. Inisiatif ini harus juga datang dari Desa. Kalau memangnya dia bisa bikin sendiri laporannya ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa silahkan menghubungi pendamping desa. Yang pasti formatnya sudah kami bagikan. Contohnya kan disitu yang diminta LPJ, neraca, laba rugi dan proposal usaha,” terang Supli.

“Ini saya melihat, Kades seakan-akan pasrah dengan kondisi Bumdes di Desanya,” lanjut dia.

Supli berharap agar pengelolah Bumdes dapat mengikuti mekanisme yang ada dengan melakukan koordinasi dengan Pemdamping Desa terkait pelaporan keuangan.

“Salain itu, buat rancangan untuk usaha apa yang akan dibentuk kedepannya,” tutupnya.

Kontributor : Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here