Noviyanti Malaha (Ketua BEM Universitas Dayanu Ikhsanuddin) Kota Baubau

Noviyanti Malaha

Ketua BEM Universitas Dayanu Ikhsanuddin Kota Baubau

Serangkaian langkah Pemerintah Indonesia untuk menangani Covid-19 tak pisah dari segala memperhitungkan seluruh aspek yang saling memengaruhi, baik itu aspek kesehatan, psikologi masyarakat, sosial dan ekonomi nasional. Bahkan sikap tanggap Pemerintah yang bergerak cepat tentu dengan kalkulasi yang matang terhadap dampak kebijakan yang diambil dan antisipasi penyebaran Covid-19 terhadap masyarakat dan perekonomian Nasional.

Sebagaimana langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Kepres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diesease 2019.

Namun selang kemudian, Tanggal 28 april 2020 Perppu Nomor 1/2020 tersebut di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), karena bahwasanya setiap warga negara diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atas Undang-Undang (UU) atau Perppu ke MK bila dinilai bertentangan dengan Konstitusi.

Dinilai inkonstitusional, diantaranya tertuang di pasal 27 Perppu Nomor 1/2020, sebab masyarakat menganggap sebagai celah yang bisa mengundang perbuatan korupsi. Makna pasalnya merubah pejabat (pejabat KSSK) menjadi superbody atau Kebal hukum karena pejabat yang melaksanakan Perppu  nomor 1 tahun 2020 tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dan pasal 27 ayat 3 juga seakan-akan mempertegas Perppu nomor 1 tahun 2020 bukanlah objek gugatan yang dapat di ajukan keperadilan tata usaha negara.

Sehingga itu, timbul pemahaman masyarakat bahwa pasal sudah bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945, disebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, begitu juga bunyi pasal 28 d ayat 1 UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Jika penerapan produk hukum ini dilaksanakan maka dianggap hanya akan melindungi salah satu pihak saja, apa lagi perhatian dan kerja-kerja pemerintah di keadaan sekarang sangat di butuhkan masyarakat.

Timbuk pertanyaan, benarkah Perppu No 1/2020 tujuan objektifnya melindungi masyarakat, termasuk tenaga medis, sampai pada perlindungan sistem stabilitas keungan negara, karena faktanya telah mengalami defisit sebelum bencana Covid 19  melanda.

Sementara belakangan ini banyak berita mengenai korban Covid 19 yang positif hingga tanggal 29 April 2020 mencapi 9.771  dan 784 Meninggal Dunia. Ditambah hadirnya masalah lain di masyarakat misalkan saja bantuan sosial yang belum juga merata peruntukannya dan masih dirasa belum tepat sasaran.

Jika melihat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Nasional salah satunya adalah hak masyarakat saat bencana nasional menerima pemenuhan kebutuhan dasar.

Tapi masih saja ada masalah dimasyarakat, seperti penginputan data dimasyarakat, masih juga ada  penolakan dengan segala dalil pihak Pemerintahan Desa, dampaknya bisa jadi timbul pembatasan penerima bantuan dari pemerintah provinsi. Ada lagi soal peralatan medis yang terbatas, serta yang menjadi perhatian saat ini adalah tupoksi pekerjaan Gugus Tugas Covid 2019 yang bertanggung jawab langsung kepada presiden (pasal 2 Kepres Nomor 7 Tahun 2020) dan anggaran APBD atau APBN  serta bantuan dari luar tidak jelas dinampakan.

Sepantasnya perencanaan Gugus Tugas tercatat dan terintegritas, agar tidak ada anggaran-anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Ditengah bencana Nasional ini patut dijelaskan seluruh penggunaan anggaran, sehingga rasio manfaatnya terukur. Jangan lagi Negara ini ditimbulkan dengan masalah hukum baru ditengah atau sampai dengan berakhirnya bencana Nasional Covid 19 ini.

Bila indikasi pelanggaran hukum ini terjadi, tidak lain beberapa dinas terkait akan terkena imbas, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Bencana, RSUD, Dinas Sosial sampai pada dinas terkait lainnya.

Kontributor : Atul Wolio

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here