Wakatobi, Koransultra.com – Bupati Wakatobi H. Arhawi, SE., MM menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Wakatobi, di Gedung DPRD Wakatobi, Selasa (5/5/2020).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) H.Hamiruddin, didampingi Wakil Ketua H. Arifudin dan anggota DPRD lainnya, dan dihadiri juga oleh Sekda Wakatobi Drs. H. La Jumadin, serta kepala OPD dan beberapa instansi pemerintah yang terkait.

Dalam sambutannya, H. Arhawi, SE., MM mengatakan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada ketentuan UUD no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan UUD no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UUD no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan bagian dari siklus rutin pemerintah daerah dalam kurun setahun. Secara transparan dan akuntabel, atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ ini merupakan implikasi logis dari prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam masa setahun,” kata dia.

Kata dia, hal tersebut merupakan kebijakan kepala daerah untuk melaporkan capaian pelaksanaan APBD tahun 2019. Selain itu, LKPJ pada prinsipnya adalah instrumen monitoring dan evaluasi dari proses desentralisasi, tugas umum pemerintah dan tugas pembantuan.
Kendati menghadapi pandemi Covid-19 upaya untuk mentaati peraturan perundang – undangan pasal 71 ayat (2) undang – undang nomor 23 tahun 2004 bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

“Penyusunan LKPJ adalah salah satu kewajiban kepala daerah sesuai ketentuan pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004. Hal ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, dan bahan perbaikan sehingga mencapai pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Untuk sementara ini, DPRD masih akan mempelajari dan ditelaah hasil LKPJ Bupati, sebelum ditanggapi melalui lima fraksi DPRD. Menurut Ketua DPRD Hamiruddin, seusai hal tersebut, DPRD akan menyampaikan pandangan masing-masing fraksi.

“Semoga dengan penilaian apa adanya itu, akan melahirkan butir-butir rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan LKPJ ini. Dengan kata lain, niat yang baik akan menghasilkan yang baik pula, namun baik buruknya hasil yang kita capai hanya Allah yang mengetahui,” tutupnya.

Kontributor: Surfianto Nehru

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here