Unaaha, Koransultra.com – Sidang perdana tujuh orang tersangka atas dakwaan perkara PT. Naga Bara Perkasa di Pengadilan Negeri Unaaha terpaksa ditunda oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Unaaha Kabupaten Konawe, Selasa (7/7/2020).

Oleh hakim ketua, Febrian Ali, SH,MH yang juga Kepala PN Unaaha menyatakan penundaan tersebut dikarenakan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) tidak menghadiri sidang tersebut.

“Sidang ditunda, sidang akan dilanjutkan pada Selasa 14 Juli 2020,” kata Hakim ketua, Febrian Ali.

Dari pantauan awak media ini, ketujuh tersangka mengikuti persidangan secara online dan real time melalui teknologi video conference dengan menggunakan Laptop dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.

Ketujuh orang terdakwa tersebut diduga melakukan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ketujuh terdakwa tersebut yakni Direktur Utama PT NBP Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya yakni Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenam merupakan operator alat berat excavator di PT NBP.

Dalam persidangan perkara ini, enam tersangka yakni operator alat berat Excavator didampingi oleh Kuasa Hukum, Nasrudin SH. Sementara Direktur PT NBP Tuta Hafisa belum diketahui siapa penasehat hukumnya.

Sementara Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Konawe Gideon Gultom, SH yang ditemui di PN Unaaha mengatakan bahwa perkara PT NBP ini masih pembacaan dakwaan. Sehingga belum dapat memberikan penjelasan terlalu jauh tekait perkara tersebut.

“Iya, hari ini baru pembacaan dakwaan oleh JPU, masih ada sidang pemeriksaan saksi, pemriksaan terdakwa jadi masih panjang prosesnya,” katanya.

Terkait penerapan pasal kepada terdakwa, Gideon mengatakan semua akan dilihat di fakta persidangan. Karena kata dia, keterangan yang dituangkan dalam BAP terkadang berbeda dengan apa yang terungkap dipersidangan.

“Nanti kita lihat peran masing-masing seperti apa, semua akan terungkap dipersidangan,” ujarnya.

Ia pun tak menampik bahwa peran sentral ada sama Terdakwa Tuta Nafisa selaku Direktur PT NBP. Namun kata dia, JPU saat ini fokus membuktikan perbuatan para terdakwa di persidangan.

“Nanti kita akan buktikan peran mereka. Ada Direktur Perusahaan, ada Manajer Operasional dan Operator alat berat. Tuntutanya nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Konawe Utara menangkap tujuh orang tersangka atas dugaan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ketujuhnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Tuta Nafisa selaku Direktur PT Naga Bara Perkasa (PT NBP) bersama enam orang operator alat berat (Excavator) dan berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel / biji nikel yang telah diolah.

Kini atas perbuatannya, ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal 87 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a dan b dan uu RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 20 miliar.

Kemudian Pasal 158 Jo pasal 37 dan pasal 40 ayat (3) dan pasal 48 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kontributor : Nasruddin

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here