Unaaha, Koransultra.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe terus berupaya memperkuat tata kelola informasi publik di Kabupaten Konawe. Sebagai langkah konkret, Diskominfo mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Koordinasi Sinergitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara Bersama PPID Utama dan PPID Pelaksana se-Kabupaten Konawe” di Aula BKPSDM beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Ulil Amrin, PPID Utama dalam hal ini diskominfo Kab. Konawe Kabupaten Konawe, serta Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/ Camat selaku PPID Pelaksana dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP.,MH yang memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD tersebut.
Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memaparkan kebijakan terbaru tentang keterbukaan informasi, peran strategis PPID, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Dalam sambutannya, Sekda Konawe, Ferdinand Sapaan menekankan pentingnya sinergitas antara kelembagaan terkait untuk memastikan pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
“FGD ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara Kepala Diskominfo Kab. Konawe, Muh. H. Akib Ras menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Komisi Informasi, PPID Utama, dan PPID Pelaksana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif,” katanya.
Kegiatan FGD ini ditutup dengan komitmen bersama yang akan menjadi acuan untuk penguatan peran PPID dalam memberikan layanan informasi yang lebih baik. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas SDM, pembinaan berkelanjutan oleh Komisi Informasi, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi untuk pelayanan informasi.
Laporan: Nasruddin
