Lasusua, Koran Sultra – Forum Pemekeran Daerah Otonomi Baru (DOB) Pakue yang akan berpisah dari Kabupaten Induk Kolaka Utara dianggap Lamban dalam pengurusannya.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komite I DPD RI, Yusran Silondae bersama rombongan saat melakukan kunjungan dan pertemuan di gedung pemerintahan Desa Latali Kecamatan Pakue Tenggah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh pengurus forum pemekaran dan para tokoh masyarakat dari enam kecamatan, Kamis lalu.
“Sebenarnya pengurusannya oleh forum pemekaran ini agak lamban. Kita melakukan peninjauan saat ini agar pemekarannya bisa dipercepat karena ini syarat untuk memparipurnakan,” ujarnya.
Usai meninjau, pihaknya akan membicarakan hal tersebut di pansus agar lekas diparipurnakan. Namun, perlu diketahui usai kunjungan ini tidak langsung instan karena masih ada proses atau tahap demi tahap yang harus dilalui baik itu di tingkat DPD, DPR RI dan Kemendagri secara langsung menyangkut otonomi daerah.
Tentunya, DOB ini fokus pada harapan wilayah tersebut bisa mandiri dan mampu mengelolah potensi daerah agar lekas berkembang baik dari segi sektor. Akan tetapi, tinjauan ini telah menjadi cacatan pihaknya guna menindaklanjuti ke tahapan berikutnya agar lekas diproses.
“Proses DOB Pakue yang menetapkan Dusun Lembu sebagai pusat ibukota yang meliputi enam kecamatan yakni Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batu Putih dan Kecamatan Tanjung Utara yaitu meliputi Porehu dan Tolala,” katanya.
Menanggapi upaya percepatan itu, Ketua Balekda Komisi III DPRD Kolut, S.Kel,. M. Si menyambut baik rombongan dari pihak DPD RI tersebut yang dikemukakan titik terang harapan masyarakat Pakue. Berkumpulnya enam tokoh dari setiap kecamatan tentu didasari atas keinginan bersama untuk memajukan daerah. “Kami akui forum pemekaran memang agak lambat,” ujarnya.
Salah satu yang meniadi harapan pihaknya sebagaimana permintaan DPD agar satu persepsi setiap perwakilan wilayah. Pasalnya, jika ada berlainan jalur potensi akan kembali menghambat proses yang sedang diupayakan karena dipandang memungkinkan timbul persoalan. “Semua pihak sudah mendukung dan menyambut baik upaya pemekaran ini,” katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, proses pengusulan DOB Pakue ini sebelumnya sempat mandek karena persoalan dokumen yang diajukan ke provinsi mengalami polemik terkait penempatan inu kota. Sedangkan dari kajian akademik wilayah ini dipandang layak untuk mekar. Penempatan Dusun Lembu sebagai ibukota karena menjadi titik tengah dari enam kecamatan yang ada. Ujarnya
