Lasusua, Koransultta.com – Aktivitas pertambangan di Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), terus mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Selain diduga tak memiliki dokumen resmi, perusahaan pertambangan tersebut dinilai menjadi salah satu daerah penyumbang pasien terpapar corona terbanyak di Kolut.
Hal tersebut menjadi kekawatiran. Sejumlah mahasiswa di Kolut yang tergabung dari koalisi HMI dan PMII menggelar aksi demontrasi beberapa waktu lalu. Mereka menuntut Pemerintah Daerah agar segera menutup aktivitas pertambangan untuk sementara waktu.
Tuntutan para demonstran pun ditanggapi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut mengambil langkah dengan mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara diarea pertambangan. Langkah tersebut diambil untuk membatasi aktivitas pertambangan karena merupakan klaster positif terbanyak.
“Kenapa saya katakan sementara, secara hukum DPRD ini tidak berwenang mencabut atau menutup secara permanen kegiatan pertambangan, namun DPRD hanya memberikan rekomendasi, terserah eksekusinya, ada dilegislatif di provinsi,” ungkap Ketua DPRD Kolut, Buhari.
Aksi tandingan juga dilakukan sejumlah masyarakat Batuputih. Massa yang tergabung dari aliansi masyarakat Batuputih tersebut menggelar unjuk rasa didepan kantor DPRD Kolut. Mereka menuntut agar tambang kembali dibuka.
“Kalau hari ini pemerintah memaksakan penutupan tambang berarti mengorbankan ratusan masyarakat batu putih. Maka saya bersama masyarakat, akan berdiri dan memasang tenda di kantor DPRD sebagai simbol penolakan,” kata Koorinator Lapangan (Korlap), Akbar Basri dalam orasinya, Senin (13/7/2020).
Aksi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat Batuputih tersebut merupakan bentuk penolakan atas penutupan aktivitas pertambangan. Akbar menilai, aktivitas pertambangan yang terjadi merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat yang bermukim di daerah tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD, Muhammad Syair menanggapi aksi unjuk rasa tersebut. Fraksi dari PKB itu akan segera memanggil pihak tim gugus tugas Covid-19 dan para pemilik perusahaan untuk membahas persoalan yang ada di daerah pertambangan.
“Karena yang mau bicara soal kepatuhan dan teknis adalah mereka. Kalau nantinya mereka sepaham, mereka bisa mempertanggung jawabkan kesehariannya ini untuk melakukan aktivitas tapi tetap mengikuti protokol kesehatan kita akan ikuti kalau itu keputusan dari tim kesehatan. Tapi kalau mereka juga bilang tidak bisa dilaksanakan, kita tidak bisa berbuat apa. Karena mereka yang lebih tau persoalan teknisnya,” ujar Syair, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan pengunjuk rasa.
Kontributor : Fyan
