Unaaha, Koransultra.com – Kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh Desa – desa di Kabupaten Konawe yang disinyalir menelan anggaran hingga miliaran rupiah menarik perhatian berbagai kalangan. Ditengah upaya pemerintah pusat melakukan Efisiensi dan penghematan anggaran hingga diturunkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, patut diindikasikan ternyata tak menyurutkan pelaksanaan Kegiatan Bimtek Ketahanan Pangan disalah satu hotel ternama di Kota Kendari dengan menghadirkan ratusan peserta. Menurut Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LPPK Sultra) Karmin, S.H menilai persoalan ini mesti dicari inisiator terhadap kegiatan tersebut. Katanya yang dihubungi Koransultra.com, Sabtu 19/04/2025.
Menurut Karmin, Kabupaten Konawe itu luas dengan jumlah 291 Desa yang tersebar di 28 Kecamatan, bukan hal yang mudah untuk menyamakan persepsi Kepala Desa agar menganggarkan kegiatan seperti itu secara serentak, “mesti dicari itu siapa yang sebagai inisiator terhadap kegiatan itu dan melakukan komunikasi dengan desa desa sehingga mereka sepakat melakukan kegiatan ini secara bersama – sama.” Tegasnya.
“Harus ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu,” sambungnya.
Dirinya juga meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam hal ini Bupati Konawe bisa segera mengambil langkah tegas terkait persoalan Bimtek serentak ini. “Pak Bupati mesti memanggil Kepala BPMD untuk dimintai keterangannya mengapa kegiatan tersebut bisa terlaksana ditengah instruksi Presiden untuk melakukan penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah.” Katanya.
Setelah mendengar kabar terkait kegiatan Bimtek disalah satu hotel di Kendari ini, lanjutnya dirinya pun melakukan konfirmasi kesejumlah pihak, “Saya lakukan penelusuran di hotel dan dibeberapa Kades yang saya hubungi ada yang di Kecamatan Abuki, Lambuya dan Sampara malah diduga kegiatan itu hanya dua hari saja dilaksanakan padahal yang disampaikan selama tiga hari. Semua ini harus dikejar siapa inisiator kegiatan ini.” Bebernya.
Apalagi sudah ada Kepala Desa yang buka suara terkait kegiatan ini dianggap wajib, tambahnya. “Itu harus dikejar siapa yang mewajibkan, agar bisa ketahuan dalang dari kegiatan yang (diduga.red) menelan anggaran cukup fantastis.” Tegasnya.
“Saya sebagai ketua LPPK Sultra juga tengah mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke APH (Aparat Penegak Hukum.red) saya lagi menyusun alat dukung laporan ini.” Katanya.
Informasi yang dihimpun saat ini terindikasi sudah 12 Kecamatan yang terdiri dari 141 desa yang telah mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, yang jika dikalkulasikan berarti patut diduga anggaran yang telah terserap untuk membiayai Bimtek Ketahanan Pangan di Kabupaten Konawe sudah berkisar Rp. 2,115 Miliar. Sementara Kepala Desa yang belum ikut masih berkisar 150 Desa lebih dari setengah dari jumlah Desa yang ada di Kabupaten Konawe yang berjumlah total 291 Desa yang kabarnya akan menyusul di gelombang berikutnya.
Menariknya, sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Konawe mengaku hanya ikut sebagai peserta dan tidak mengetahui lebih jauh soal teknis kegiatan. Seperti halnya Sekertaris APDESI Konawe beserta Bendaharanya, saat diwawancarai Koransultra.com via whass app nya mengaku tidak tau dan tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe terkait hal ini, meski sebelumnya Kajari Konawe Musafir Menca mengaku dirinya hadir sebagai narasumber atas koordinasi APDESI Konawe. Ketua APDESI Konawe sendiri memilih irit bicara, pesan whass app yang dikirim hanya sekedar centang dua namun tak kunjung direspon demikian juga halnya dengan Kepala BPMD Konawe.
Selengkapnya baca :
Lain halnya Ketua Projo Konawe bahkan kabarnya bakal melaporkan hal ini di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca: https://koransultra.com/2025/04/14/diduga-gunakan-anggaran-miliaran-rupiah-bimtek-desa-di-konawe-bakal-di-lapor-ke-kpk/
Menurut Kajari Konawe sendiri kehadirannya sebagai narasumber dikegiatan tersebut atas koordinasi APDESI.
Baca:
Bupati mengaku Tengah Menunggu Laporan Kepala BPMD
Baca:
Ketua APDESI Konawe sendiri memilih untuk Irit Bicara
Baca:
Diberitakan sebelumnya sejumlah Kades yang diwawancarai oleh awak media pelan – pelan buka suara terkait pelaksanaan Bimtek yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Kendari kabarnya selama tiga hari beberapa waktu lalu.
Baca :
Karmin menambahkan, melihat persoalan ini jadi tidak salah jika kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan Bimtek ini, “Sebagai Kepala Daerah tentunya pak Bupati Konawe mesti mengambil langkah tegas menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini.” Pungkasnya.
Laporan: Andriansyah
