Andoolo, KoranSultra.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), melalui Komisi III melakukan pengkajian terkait permasalahan tata kelola pertambangan, setelah adanya pengalihan kewenangan pertambangan. 

Sehingga itulah yang membuat bagian Komisi III DPRD Konsel memilih Kabupaten Kutai karta Negara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat tujuan untuk melakukan kajian pertambangan, mengingat Kukar terkenal dengan pertambanganya.

Komisi III DPRD Konsel yang dipimpin langsung, Senawan Silondae bersama rombongan di sambut langsung Kepala Dinas ESDM Kabupaten (Kukar) Selamet Hadiraharjo, Senin (26/03/18).

“Di kutai Karta Negara sendiri terdapat sumber daya energi dan mineral yang cukup besar, untuk pertambangan sendiri telah di limpahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Selamet Hadiarjo dalam sambutanya di hadapan rombongan dari kabupaten Konsel.

Sementara itu, Senawan Silondae bersama rombongan kali ini mempertanyakan kepada Pemerintah (Kukar) tentang tata cara menajemen pengelolaan CSR dan peran pemerintah terhadap reklamasi bekas penambangan.

Hal tersebut senada dengan pertanyaan yang di lontarkan Ramayanto anggota komisi III, ia mempertanyakan bukti kongkrit kontribusi perusahaan terhadap masyarakat seperti apa dan bagaimana.

Menjawab pertanyaan dari ke dua Anggota DPRD Konsel, Kadis ESDM Selamet Hadiarjo mengatakan pengelolaan CSR tidak di kelola oleh pemerintah daerah.

Kami di daerah hanya melakukan pengawasan dan mejembatani antara pihak perusahaan dan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.  

Mengenai Lahan pertambangan, lanjut Selamet, yang telah selesai dikelola pihak perusahaan bertanggung jawab penuh dalam penutupan bekas galian penambangan atau di reklamasi. 

“Pemerintah kabupaten tidak lagi berurusan dengan izin usaha dan reklamasi karena telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten dapat menghentikan dampak lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan apabilah perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan maka dapat diberikan sanksi pencabutan IUP,” ungkapnya.

Sementara pertanyaan mengenai bukti kongkrit, tambahnya, perusahaan terhadap masyarakat bisa dibuktikan dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah ibadah, jembatan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Untuk hasil dari kajian tersebut Anggota komisi III DPRD Konsel akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah khususnya di Konsel untuk mempertimbangkan penerapan pengelolaan CSR seperti yang di terapkan Kabupaten Kukar.

“Kami nantinya akan merekomendasikan kepada Pemkab Konsel tentang pengelolaan CSR ini, untuk penerapannya sendiri itu dikembalikan lagi kepada pemerintah sebagai eksekutornya,” terang Senawan.

Kontributor : Kasran

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here